PANGKALPINANG – Salah satu pentolan Forum Bangka Belitung Menggugat (FBBM), Hangga Oftafandany, SH, dari Firma Hukum Hangga Of, menyampaikan kritik keras terhadap putusan pengadilan yang meringankan hukuman para koruptor dalam jejaring mafia tambang dan perusak lingkungan di Bangka Belitung. Senin (20/1/2024)
Dalam audiensi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bangka Belitung, Hangga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil untuk menindak para pelaku.
Menurut Hangga, masyarakat Bangka Belitung dari berbagai lintas elemen, profesi, dan generasi, mendukung penuh langkah-langkah yang telah diambil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam membenahi tata kelola dan tata niaga timah.
Namun, ia menyoroti lemahnya dukungan dari lembaga lain yang seharusnya bersinergi dalam upaya ini.
Kritik terhadap Lembaga Pendukung Penegakan Hukum
Dalam audiensi tersebut, Hangga menyampaikan keprihatinannya atas masih maraknya aktivitas tambang ilegal dan pengiriman timah ilegal antar pelabuhan yang terjadi di Bangka Belitung.
Ia menilai hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dari instansi terkait seperti lembaga kepelabuhanan, kehutanan, dan kelautan.
“Pak Kajati Babel yang kami hormati, sepertinya langkah kejaksaan menindak mafia timah tidak didukung instansi lainnya. Seharusnya, di tengah itikad baik Kejaksaan Agung membenahi tata kelola dan tata niaga timah di Babel, tidak ada lagi penambangan dan pengiriman timah ilegal antar pelabuhan. Faktanya ini tetap terjadi. Kami harap kejaksaan segera panggil instansi-instansi tersebut dan periksa keterlibatan mereka,” tegas Hangga.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap praktik ilegal ini, dengan mencontohkan kasus tangkap tangan seperti yang terjadi pada Ronal Tanur.
Hangga meminta Kejati Babel untuk meningkatkan upaya pengawasan agar praktik-praktik serupa dapat diungkap dan pelakunya dihukum berat.
Kritik terhadap Putusan Ringan untuk Mafia Tambang
Hangga juga menyoroti putusan pengadilan yang dianggap terlalu ringan bagi para pelaku dalam jaringan mafia tambang.
Menurutnya, banyak kasus yang berakhir dengan hukuman minimal bahkan vonis bebas, yang menimbulkan keprihatinan mendalam.
“Kasus mafia tambang timah di Babel ini banyak yang dibantu dengan hanya diberikan putusan rendah, bahkan putusan bebas. Ini miris sekali. Seharusnya pihak Kejati Babel melakukan pengawasan praktik terlarang ini dengan cara melakukan upaya tertangkap tangan seperti kasus Ronal Tanur,” ujarnya.
Desakan Pengembalian Dana Rp271 Triliun untuk Babel
Dalam audiensi yang sama, Hangga mendesak agar uang yang tersita dari kasus korupsi tata niaga timah sebesar Rp271 triliun dikembalikan pengelolaannya kepada Bangka Belitung.
Ia menilai, dana tersebut sejatinya merupakan hak masyarakat Bangka Belitung yang terdampak langsung akibat eksploitasi timah.
“Pak Kajati, kami juga minta diteruskan ke pusat terkait uang tersita dari kasus Rp271 triliun ini agar dikembalikan pengelolaannya kepada Babel sebagai daerah yang terdampak langsung. Sejatinya uang-uang tersebut memang milik Babel,” tegas Hangga.
Dana sebesar itu, menurutnya, dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan pengelolaan yang tepat, dana tersebut dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah yang selama ini dihadapi masyarakat.
Dukungan Masyarakat untuk Kejaksaan Agung
Meski mengkritik kurangnya dukungan dari lembaga lain, Hangga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kejaksaan Agung RI dalam memberantas mafia tambang di Bangka Belitung. Ia menilai langkah Kejagung telah memberi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka.
Forum Bangka Belitung Menggugat (FBBM) berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan mendukung penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Hangga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap penyelesaian kasus mafia tambang yang merugikan daerah tersebut.
Dengan adanya dorongan kuat dari masyarakat dan dukungan institusi yang bersinergi, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi Bangka Belitung. (Sandy Batman)
Tags
Peristiwa